JAKARTA — Isu perundungan anak kembali menjadi perhatian setelah anggota DPR menyoroti celah hukum dalam penanganan kasus bullying. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup mengandalkan sanksi setelah kejadian. Pencegahan, mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan korban dan tanggung jawab institusi pendidikan perlu berjalan secara bersamaan.
Perundungan dapat berlangsung secara fisik, verbal, sosial maupun melalui perangkat digital. Dampaknya tidak selalu terlihat langsung. Anak yang menjadi korban dapat mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan konsentrasi, menarik diri dari pergaulan, atau enggan datang ke sekolah. Karena itu, respons orang dewasa perlu berfokus pada keselamatan dan pemulihan anak, bukan sekadar menyelesaikan konflik secara cepat.
Mengapa penanganan tidak sederhana?
Kasus perundungan sering melibatkan lebih dari dua anak dan berlangsung berulang. Ada relasi kuasa, tekanan kelompok, saksi yang takut berbicara, serta perbedaan pemahaman antara bercanda dan tindakan yang merendahkan. Ketika peristiwa terjadi di ruang digital, konten dapat tersebar luas dan sulit dihapus, sehingga korban menghadapi tekanan yang berlanjut di luar sekolah.
Kerangka hukum harus mampu melindungi anak sebagai korban sekaligus memastikan penanganan terhadap anak yang diduga melakukan perundungan tetap memperhatikan usia dan hak-haknya. Pendekatan yang hanya menghukum tanpa memperbaiki lingkungan berisiko membuat perilaku serupa berulang. Sebaliknya, penyelesaian yang mengabaikan keselamatan korban juga dapat memperburuk ketidakpercayaan.
Sekolah membutuhkan prosedur yang jelas
Setiap sekolah perlu memiliki jalur pelaporan yang mudah diakses, petugas yang terlatih dan aturan tindak lanjut yang dapat dipahami siswa serta orang tua. Laporan harus ditangani secara rahasia dan tidak boleh menjadi alasan untuk mempermalukan korban. Sekolah juga perlu memastikan bahwa anak yang melapor tidak mengalami intimidasi atau pembalasan.
Guru dan tenaga kependidikan membutuhkan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda perundungan. Perubahan perilaku, ketidakhadiran, penurunan prestasi, kehilangan barang, atau kecemasan yang tidak biasa dapat menjadi sinyal bahwa seorang anak memerlukan perhatian. Namun, tanda-tanda tersebut bukan bukti otomatis; komunikasi yang empatik dan pemeriksaan yang hati-hati tetap diperlukan.
Perlindungan di ruang digital
Perundungan daring memerlukan kerja sama sekolah, keluarga, platform digital dan aparat sesuai kewenangan. Orang tua dapat membantu anak menyimpan bukti, memblokir akun pelaku, menggunakan fitur pelaporan dan tidak membalas pesan yang memperburuk situasi. Konten yang mengandung ancaman atau penyebaran data pribadi perlu ditangani dengan serius.
Literasi digital harus mengajarkan empati, privasi dan konsekuensi dari membagikan konten orang lain. Anak perlu memahami bahwa meneruskan foto atau video yang mempermalukan teman juga dapat memperpanjang kekerasan, meskipun mereka bukan pembuat konten awal.
Arah kebijakan dan langkah selanjutnya
Sorotan DPR terhadap celah hukum dapat menjadi kesempatan untuk menilai apakah aturan dan mekanisme yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai. Pembahasan kebijakan sebaiknya melibatkan ahli perlindungan anak, psikolog, pendidik, keluarga, organisasi masyarakat sipil dan suara anak itu sendiri.
Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah aturan baru. Indikator penting mencakup kecepatan penanganan laporan, akses konseling, perlindungan dari pembalasan, pemulihan korban dan penurunan kejadian berulang. Sekolah yang aman adalah sekolah yang membuat anak berani meminta pertolongan dan yakin bahwa laporannya akan ditangani secara adil.
Penanganan kasus harus memisahkan kebutuhan perlindungan korban dari proses pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan perundungan. Korban perlu mendapat dukungan psikologis, rasa aman dan kepastian bahwa sekolah mengambil langkah untuk mencegah kejadian berulang. Anak yang dilaporkan juga berhak memperoleh proses yang adil, pendampingan sesuai usia dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Keseimbangan ini tidak berarti menyamakan dampak yang dialami kedua pihak, melainkan memastikan respons dilakukan secara bertanggung jawab.
Orang tua dapat membantu dengan mendengarkan anak tanpa langsung menyalahkan atau memaksa mereka menceritakan semua hal sekaligus. Catatan waktu, tempat, saksi dan bentuk kejadian dapat membantu sekolah memahami situasi. Untuk perundungan digital, bukti sebaiknya disimpan tanpa menyebarluaskan ulang konten yang merendahkan. Jika terdapat ancaman keselamatan, keluarga perlu mencari bantuan dari pihak berwenang yang sesuai.
Evaluasi kebijakan sebaiknya melibatkan data yang aman dan terukur. Sekolah dapat mencatat jumlah laporan, waktu respons, tindak lanjut, akses konseling dan kejadian berulang tanpa membuka identitas anak kepada publik. Data tersebut membantu melihat apakah mekanisme pelaporan dipercaya siswa dan apakah intervensi benar-benar memperbaiki iklim sekolah. Perlindungan anak harus menjadi praktik sehari-hari, bukan hanya slogan dalam dokumen kebijakan.
Peran masyarakat juga perlu diarahkan pada pencegahan yang aman. Teman sebaya dapat membantu dengan tidak ikut menertawakan, merekam atau menyebarkan tindakan yang mempermalukan seseorang. Jika melihat kejadian, siswa dapat mencari bantuan guru atau orang dewasa yang dipercaya. Sekolah perlu menjelaskan bahwa pelapor tidak akan dihukum karena meminta pertolongan. Budaya saling menghormati tumbuh ketika aturan diterapkan konsisten dan anak melihat bahwa orang dewasa menanggapi laporan secara serius.
Sumber: laporan Liputan6 mengenai sorotan DPR atas celah hukum kasus bullying anak, 21 November 2026. Foto ilustrasi gedung institusi publik.




Komentar