SHENZHEN — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping membahas hubungan ekonomi serta peluang kerja sama di kawasan Laut China Selatan dalam pertemuan di sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada 20 November 2026. Pertemuan tersebut memperlihatkan besarnya kepentingan ekonomi kedua negara, sekaligus menempatkan kembali isu kedaulatan maritim sebagai bagian penting diplomasi Indonesia.
Menurut laporan Reuters, kedua pemimpin membicarakan prospek kemitraan dan pembahasan pengembangan bersama di wilayah maritim. Isu ini sensitif karena Indonesia selama ini menegaskan tidak mengakui klaim historis China yang bertentangan dengan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif sekitar Natuna. Pemerintah Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi tidak mengubah posisi hukum dan prinsip kedaulatan negara.
Kerja sama ekonomi menjadi agenda utama
Hubungan dagang Indonesia dan China memiliki nilai strategis bagi investasi, industri, infrastruktur dan perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan mencakup peluang kerja sama di bidang pusat data, energi terbarukan, vaksin, infrastruktur, manufaktur, mineral dan kecerdasan buatan. Laporan media juga menyebut adanya kesepakatan bisnis bernilai besar yang melibatkan perusahaan dari kedua negara.
Kerja sama tersebut berpotensi mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Namun, manfaat investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai komitmen. Pemerintah perlu memastikan proyek berjalan, memenuhi standar lingkungan, melibatkan tenaga kerja lokal, dan memberikan nilai tambah yang jelas bagi perekonomian Indonesia.
Laut China Selatan membutuhkan kepastian posisi
Di bidang maritim, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan dan memastikan seluruh kegiatan mengikuti hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. Perbedaan pandangan mengenai klaim maritim tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan persahabatan atau kesepakatan bisnis.
Karena itu, setiap pembahasan pengembangan bersama harus memiliki batas wilayah, dasar hukum, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak berdaulat Indonesia yang transparan. Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik apakah pembicaraan masih berupa penjajakan politik, kerangka kerja sama, atau telah memasuki tahap teknis. Perbedaan tahapan ini penting agar tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta.
Prinsip bebas aktif dan keseimbangan diplomasi
Indonesia selama ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut memberi ruang bagi kerja sama dengan berbagai negara tanpa mengikatkan diri pada satu blok kekuatan. Dalam praktiknya, kebijakan ini membutuhkan kemampuan menjaga hubungan ekonomi sekaligus mempertahankan posisi independen dalam isu keamanan dan kedaulatan.
Di tengah persaingan kekuatan besar, diplomasi Indonesia perlu menghindari pilihan yang terlalu sederhana antara kerja sama atau konfrontasi. Dialog dapat digunakan untuk mengurangi risiko salah perhitungan, sementara kepastian hukum dan kesiapan pertahanan menjaga kepentingan nasional.
Hal yang perlu dipantau setelah pertemuan
Perkembangan penting berikutnya adalah dokumen resmi, rincian proyek, jadwal pelaksanaan, serta penjelasan pemerintah mengenai pembicaraan maritim. Publik juga perlu melihat apakah komitmen investasi diterjemahkan menjadi proyek yang memiliki manfaat terukur.
Pertemuan Prabowo-Xi menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-China memiliki peluang ekonomi besar, tetapi juga membutuhkan ketelitian diplomatik. Kerja sama yang sehat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum internasional, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasional.
Pengawasan terhadap investasi perlu mencakup tahap sebelum, selama dan setelah proyek berjalan. Sebelum kesepakatan ditandatangani, pemerintah dapat menilai manfaat ekonomi, risiko lingkungan, kebutuhan lahan dan dampak sosial. Ketika proyek berlangsung, pemantauan diperlukan untuk memastikan komitmen tenaga kerja, transfer pengetahuan dan standar keselamatan benar-benar diterapkan. Setelah fasilitas beroperasi, pelaporan kinerja dapat menunjukkan apakah manfaat yang dijanjikan telah tercapai.
Kerja sama di bidang teknologi dan energi juga membutuhkan kejelasan mengenai pengelolaan data, kepemilikan aset, akses pasar dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kesepakatan bisnis yang besar belum tentu otomatis memberi manfaat merata. Pemerintah perlu memastikan perusahaan lokal memiliki kesempatan menjadi pemasok dan pekerja Indonesia memperoleh pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Di bidang maritim, komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan diplomasi tertutup. Pemerintah dapat menjelaskan prinsip hukum yang menjadi dasar posisi Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab mengawasi wilayah laut, dan bagaimana setiap bentuk kerja sama akan diuji kesesuaiannya dengan hukum nasional serta internasional. Penjelasan yang konsisten dapat mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi acuan.
Indonesia juga dapat memanfaatkan forum regional untuk mendorong aturan bersama yang mengurangi risiko salah perhitungan di laut. Jalur komunikasi antarpemerintah, mekanisme pencarian dan penyelamatan, serta kesepakatan perilaku yang menghormati hukum internasional dapat membantu menjaga stabilitas. Kerja sama ekonomi dan dialog keamanan tidak harus dipertentangkan, tetapi keduanya perlu memiliki tujuan dan batas yang jelas. Dengan demikian, hubungan bilateral dapat berkembang tanpa mengaburkan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia.
Sumber: Reuters, 20 November 2026. Foto ilustrasi forum internasional.




Komentar